
Magetan — Nusativi.com — Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan sekaligus Ketua Pansus DPRD pembahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, Didik Haryono, melontarkan evaluasi keras terhadap satu tahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Magetan, Hj Nanik Endang Rusminiarti dan H Suyatni. Menurutnya, pemerintahan “NIAT” dinilai berhasil menjaga stabilitas politik dan harmonisasi birokrasi, namun belum mampu menghadirkan lompatan nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Didik menilai, tahun pertama pemerintahan semestinya menjadi fondasi untuk membangun arah kebijakan yang progresif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah daerah dinilai terlalu sibuk pada agenda-agenda seremonial dan pencitraan dibanding menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Kalau bicara harmoni politik dan hubungan kelembagaan, saya akui memang cukup baik. Hubungan eksekutif dan legislatif berjalan kondusif, birokrasi juga relatif aman pasca mutasi besar. Tetapi harmoni itu jangan berhenti hanya menjadi kenyamanan elite. Harmoni harus diterjemahkan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Didik saat diwawancarai awak media.
Menurutnya, besarnya kekuatan APBD Magetan yang mencapai sekitar Rp 2,3 triliun belum mampu menjawab problem utama daerah. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran dinilai menjadi indikator bahwa kebijakan pembangunan belum berjalan efektif.
“Pertumbuhan ekonomi Magetan memang tinggi, bahkan melampaui rata-rata Jawa Timur. Tapi pertanyaannya, siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Faktanya angka kemiskinan masih di kisaran 58 ribu jiwa dan pengangguran terbuka sekitar 20 ribu orang. Ini menunjukkan distribusi pembangunan belum menyentuh akar persoalan rakyat,” ujarnya tajam.
Didik juga menyoroti lambannya penanganan infrastruktur jalan di Magetan. Ia menyebut kerusakan jalan di berbagai wilayah justru bertambah lebih cepat dibanding proses perbaikannya. Kondisi itu memunculkan banyak keluhan masyarakat yang hingga kini belum dijawab dengan langkah konkret.
“Keluhan masyarakat soal jalan rusak terus bermunculan. Artinya ada persoalan dalam perencanaan maupun eksekusi pembangunan. Kalau tiap tahun jalan rusak bertambah lebih banyak daripada yang diperbaiki, berarti ada yang salah dalam tata kelolanya,” katanya.
Di sektor pariwisata, Ketua DPD Golkar Magetan itu menilai pemerintah daerah belum memiliki keberanian melakukan inovasi besar. Padahal Magetan memiliki potensi wisata unggulan yang seharusnya bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Telaga Sarangan selama ini jadi ikon wisata Magetan, tetapi sampai sekarang persoalan klasik soal kenyamanan wisatawan masih terus muncul. Jumlah pengunjung juga cenderung stagnan bahkan menurun. Ini menunjukkan belum ada greget dan keberanian melakukan pembenahan serius,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Didik turut mengkritisi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih berjalan secara konvensional tanpa penguatan sistem dan profesionalisme pengelolaan. Ia menyebut potensi kebocoran PAD masih sangat besar.
“Pengelolaan PAD jangan hanya mengandalkan kenaikan persentase tiap tahun. Harus berbasis potensi riil daerah dan penguatan sistem. Kalau tidak, kebocoran akan terus terjadi dan potensi daerah hilang sia-sia,” katanya.
Selain PAD, ia juga menyoroti tingginya belanja pegawai yang disebut mencapai sekitar 37 persen dari APBD, melebihi batas ideal 30 persen. Kondisi itu diperparah dengan munculnya SILPA atau sisa lebih penggunaan anggaran hingga Rp130 miliar.
“Ini menunjukkan ada problem efisiensi dan ketepatan belanja daerah. Anggaran besar tetapi serapan dan dampaknya terhadap masyarakat belum maksimal,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik tajam, Didik mengaku masih memberi ruang bagi pemerintahan NIAT untuk melakukan percepatan pada tahun kedua masa kepemimpinan. Ia berharap tahun pertama benar-benar menjadi fase pemanasan sebelum masuk pada kerja nyata yang lebih progresif.
“Saya berharap tahun pertama ini benar-benar hanya fase warming up. Tahun kedua harus mulai tancap gas. Janji politik saat kampanye harus dibuktikan, bukan hanya menjadi slogan. Masyarakat menunggu Magetan yang jalannya baik, wisatanya maju, pertaniannya produktif, pemerintahannya bersih, dan rakyatnya benar-benar sejahtera,” pungkasnya. (Vha)
Related Posts

Dinas PUPR Magetan Prioritaskan Sarana Pelayanan, Bidang Cipta Karya Tangani Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukowinangun

DPRD Magetan dan Pemkab Sepakati P-APBD 2026, Pengadaan Mobil Dinas Ketua TP PKK Dibatalkan

Perubahan APBD Magetan 2026 Dibahas, Data Desil, Mobil Dinas, dan Anggaran Desa Jadi Perhatian DPRD

DPRD Magetan Mulai Bedah Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Diproyeksi Turun Rp26,34 Miliar

APBD Magetan 2027 Dirancang Rp1,866 Triliun, DPRD Tekankan Anggaran Harus Berdampak ke Masyarakat


