Magetan — Nusativi.com — Di saat pemerintah pusat gencar menggaungkan efisiensi dan pengetatan belanja negara, DPRD Magetan justru membuat langkah kontroversial. Lembaga legislatif tersebut diduga menggelar rapat koordinasi (rakor) di sebuah hotel berbintang di Solo, Jawa Tengah, pada 6–7 Desember 2025 kemarin. Agenda ini memantik kemarahan publik karena dinilai tidak hanya menghamburkan uang rakyat, tetapi juga bertolak belakang dengan kondisi fiskal Magetan yang sedang terpuruk.
Informasi dari peserta yang hadir menyebutkan bahwa rakor berlangsung selama dua hari dan melibatkan lebih dari seratus pejabat, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat Dewan, hingga Bupati dan Wakil Bupati sebagai tamu undangan. Kehadiran sejumlah kepala OPD turut mempertegas bahwa kegiatan tersebut bukan acara kecil, melainkan forum resmi dengan konsekuensi anggaran yang tidak sedikit.
> “Iya memang ada rakor. Saya juga hadir. Dua hari di hotel Solo. Pesertanya banyak, hampir semua pejabat Magetan,” ujar salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaan besar muncul, mengapa rakor harus digelar di luar daerah, dan mengapa memilih hotel berbintang?
Aktivis Magetan, Safrudin yang akrab disapa Udin menilai langkah ini sebagai bentuk penghinaan terhadap akal sehat publik.
> “Magetan punya banyak fasilitas rapat. Gedung pemerintah tersedia. Kalau sampai pindah ke hotel mewah di Solo, jelas ini pemborosan. Apa urgensinya? Apa yang sebenarnya ingin disembunyikan?” tegasnya.
Ia menyoroti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 91 Ayat (3), yang menyatakan rapat DPRD hanya boleh digelar di luar gedung jika terjadi kondisi mendesak. Namun faktanya, tidak ada bencana, keadaan kahar, atau situasi darurat yang membuat gedung DPRD tidak bisa dipakai.
> “Kalau tetap dipaksakan, ini bukan sekadar soal etika, ini sudah masuk dugaan penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Ironisnya, keputusan DPRD menggelar rapat di hotel mewah terjadi di tengah pengetatan fiskal besar-besaran di Magetan. Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan hingga Rp157 miliar, yang memaksa sejumlah proyek jalan, irigasi, dan program pembangunan lainnya dibatalkan atau ditunda. Bahkan anggaran mobil dinas Rp11,29 miliar dialihkan demi menyelamatkan sektor infrastruktur.
Ketika pemerintah daerah berhemat, DPRD justru memilih jalan berbeda, menikmati fasilitas premium di luar kota.
> “Rakyat mengencangkan ikat pinggang, pejabat malah memanjakan perut dan kenyamanan. Ini potret paling jelas bagaimana sebagian wakil rakyat gagal memahami makna efisiensi,” ujar Udin.
Publik juga mempertanyakan keterlibatan eksekutif dalam forum yang membahas pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, sebuah ranah yang selama ini kerap dikaitkan dengan tarik-menarik kepentingan.
Pemilihan lokasi di luar kota dianggap mengurangi akses masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung, sehingga membuka ruang bagi potensi kesepakatan gelap atau lobi-lobi nonformal.
Udin mempertanyakan pada DPRD Magetan terkait pemilihan venue, urgensi rapat, maupun besaran anggaran yang dihabiskan. Jika tidak terbuka maka ini justru dapat memicu kecurigaan publik dan memperburuk citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat.
> “Jika tidak ada yang ditutupi, DPRD harus terbuka. Ini uang rakyat, bukan anggaran pribadi,” tegas Udin. (DK)
Related Posts
Warga Sugihwaras Resah, Aktivitas Kafe Karaoke hingga Subuh Bakal Dibawa ke Jalur Hukum
Kasus Pokir Magetan Masuk Ranah Hukum, Inspektorat Akui Kecolongan
Temuan Diduga Darah dan Luka di Wajah Korban, Kuasa Hukum Desak Puspomau Buka Semua Fakta
DPRD Magetan Uji Polemik Pupuk Subsidi, Kios Bantah Jual di Atas HET
Enam Bulan Berproses, Perkara Cak Dur di Mapolres Malang Berakhir Damai Lewat Restorative Justice
