Rapat di Hotel Berbintang Picu Polemik, DPRD Magetan Dinilai Tak Sensitif Kondisi Rakyat

Oplus_131072

Magetan — Nusativi.com — Pelaksanaan rapat DPRD Magetan di hotel berbintang empat di Kota Solo kembali menuai kecaman publik. Agenda yang berlangsung pada 6–7 Desember 2025 tersebut hingga kini masih memantik polemik, menyusul belum adanya penjelasan terbuka dari pimpinan DPRD terkait urgensi kegiatan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

Sorotan tajam masyarakat mencuat setelah media Net88 mengunggah video rapat tersebut di platform TikTok. Reaksi warganet didominasi kritik keras yang menilai DPRD Magetan telah mempertontonkan gaya hidup birokrasi yang tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat. Pembahasan publik mengerucut pada ironi antara rapat mewah di luar daerah dengan fakta masih banyaknya ruas jalan di Magetan yang rusak dan belum tertangani.

Tak sedikit masyarakat mempertanyakan prioritas kebijakan DPRD Magetan. Di tengah tuntutan efisiensi belanja dan fokus pada pelayanan publik, rapat di hotel berbintang dinilai tidak mencerminkan semangat penghematan anggaran. Kritik semakin tajam karena DPRD Magetan memiliki gedung sendiri yang dinilai representatif, layak, dan mampu menampung kegiatan rapat tanpa perlu menambah beban biaya akomodasi.

Rapat di hotel mewah kerap dipersepsikan sebagai kegiatan dengan biaya tinggi, mulai dari sewa ruang, konsumsi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Ketika pembiayaan tersebut bersumber dari anggaran daerah, publik menilai ada kewajiban moral dan hukum bagi DPRD untuk menjelaskan secara rinci alasan dan dasar pengambilan kebijakan tersebut.

Namun hingga hampir satu pekan setelah isu ini mencuat dan menjadi perbincangan luas, DPRD Magetan belum menyampaikan klarifikasi resmi. Sikap ini justru memperkuat kecurigaan publik terhadap komitmen lembaga legislatif daerah dalam menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Sekretaris DPRD Magetan, Endang Ambarwati, menyatakan bahwa kewenangan memberikan penjelasan berada di tangan pimpinan DPRD.

“Konfirmasinya langsung kepada Pak Ketua DPRD saja,” tulisnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Magetan, Suratno, juga belum memberikan jawaban tegas terkait besaran anggaran rapat di hotel tersebut. Ia meminta agar penjelasan disampaikan secara langsung dalam pertemuan tatap muka.

“Nanti dijelaskan di darat saja, Mbak,” tulisnya, sembari menyebut akan mengagendakan waktu pertemuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada publik. Kondisi tersebut memicu anggapan bahwa DPRD Magetan terkesan menghindari sorotan dan menutup akses informasi yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

Sejumlah aktivis dan masyarakat menilai, sikap bungkam tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan setiap badan publik memberikan informasi secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Ketentuan itu diperkuat melalui PP Nomor 61 Tahun 2010 serta regulasi Komisi Informasi yang mengatur mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata soal lokasi rapat, melainkan soal komitmen wakil rakyat dalam mengelola uang publik secara bijak. Tanpa penjelasan terbuka dan akuntabel, polemik rapat mewah ini dikhawatirkan akan terus menggerus kepercayaan publik terhadap DPRD Magetan. (NR)

Related Posts