DPRD dan Pemkab Sepakati KUA-PPAS 2027, Plt Ketua Dewan Minta Anggaran Berpihak pada Ekonomi Rakyat

MAGETAN — NUSATIVI.COM — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Magetan, H. Suyatno, menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyatno setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Jumat (14/8/2026).

Menurut Suyatno, penyusunan APBD tidak boleh berhenti pada persoalan angka dan administrasi anggaran. Setiap kebijakan belanja daerah harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat, terutama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

“Harus diarahkan untuk menopang dan meningkatkan ekonomi kerakyatan,” tegas Suyatno.

Ia menekankan, program pembangunan daerah harus disusun berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang disepakati antara legislatif dan eksekutif tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat.

Suyatno juga menyoroti struktur pendapatan Kabupaten Magetan yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius.

“Pemkab harus terus berupaya menggenjot dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Magetan ke depan,” ujar Suyatno.

Dorongan meningkatkan PAD dinilai penting agar ruang fiskal daerah semakin kuat dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Di sisi lain, DPRD Magetan juga memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap program yang masuk dalam APBD memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tidak keluar dari prioritas pembangunan daerah.

Suyatno menegaskan, pembahasan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, proses penyusunan APBD Magetan tahun anggaran 2027 memasuki tahapan berikutnya. DPRD diharapkan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Di dalamnya terdapat keputusan politik mengenai ke mana uang rakyat diarahkan dan sebesar apa manfaat yang kembali kepada rakyat. (Vha)

Related Posts