
Magetan — Nusativi.com — Rapat tahunan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Magetan yang digelar di Resto Ndalem Prabu, kawasan Telaga Sarangan, Kamis (21/05/2026), tidak sekadar menjadi agenda organisasi rutin. Forum tersebut justru berkembang menjadi ruang kritik terbuka terhadap tata kelola kawasan wisata Sarangan yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
Dalam forum yang turut dihadiri perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Magetan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan (DLHP), Satpol PP, hingga BPJS Ketenagakerjaan Madiun itu, berbagai persoalan mendasar di kawasan wisata Sarangan dibahas secara serius. Mulai dari sistem E-ticketing yang belum berjalan, persoalan parkir, hingga lemahnya penataan kawasan wisata yang selama ini menjadi sorotan pelaku usaha.
Ketua BPC PHRI Magetan, Sunardi, menilai pengelolaan wisata Telaga Sarangan saat ini masih berjalan tanpa arah pembenahan yang jelas. Padahal, Sarangan merupakan salah satu wajah utama pariwisata Magetan sekaligus penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sarangan ini wisata besar, tapi pengelolaannya masih seperti wisata lama yang belum siap berkembang. Sistem tiket saja masih manual, padahal sekarang semuanya sudah berbasis digital,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, penerapan karcis manual tidak lagi relevan karena kerap memicu antrean panjang kendaraan di pintu masuk kawasan wisata. Kondisi tersebut dinilai memperburuk kemacetan, terutama saat musim libur dan akhir pekan.
Sunardi menegaskan, penerapan E-ticketing seharusnya sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar wacana. Selain mempercepat pelayanan, sistem digital dinilai dapat meningkatkan transparansi pengelolaan wisata.
“Kalau masih manual terus, Sarangan akan tertinggal. Wisata daerah lain sudah memakai sistem online, sementara di sini pengunjung masih harus antre panjang hanya untuk beli tiket,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan parkir juga menjadi kritik tajam dalam forum tersebut. Minimnya lahan parkir dinilai membuat kawasan wisata Sarangan kerap semrawut dan tidak nyaman bagi wisatawan.
Ia bahkan menilai kebijakan buka-tutup kawasan wisata saat lonjakan pengunjung terjadi merupakan bukti lemahnya perencanaan tata kelola wisata.
“Ini yang harus dievaluasi. Wisatawan datang membawa uang untuk daerah, tapi justru dibuat kecewa karena parkir penuh dan akses ditutup. Jangan sampai wisatawan merasa datang ke Sarangan malah dipersulit,” tegasnya.
Selain infrastruktur, PHRI juga menyoroti lemahnya identitas kawasan wisata Sarangan. Menurut Sunardi, hingga kini belum ada penataan visual maupun penunjuk arah yang representatif sebagai ikon wisata unggulan.
“Kalau daerah serius ingin membangun wisata, harus ada branding kawasan yang jelas. Sarangan ini ikon Magetan, tapi petunjuk arah dan penataan kawasan masih minim,” tambahnya.
Forum rapat tahunan tersebut menjadi gambaran bahwa pelaku usaha mulai merasa perlu menyuarakan kritik secara terbuka terhadap pengelolaan wisata daerah. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga serius melakukan pembenahan sistem dan fasilitas pendukung.
Di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat, lambannya pembenahan tata kelola dikhawatirkan justru membuat Telaga Sarangan kehilangan daya saing. Karena itu, PHRI meminta adanya langkah konkret dan evaluasi menyeluruh agar kawasan wisata andalan Magetan tersebut tidak terus berjalan dengan pola lama yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan wisata modern. (Vha)
Related Posts

PJU Hemat Energi, APBD Lebih Berdaya

APBD Magetan 2026 untuk Siapa? Prioritas Anggaran Dipertanyakan di Tengah Banyak Persoalan

Aset Daerah Mau Dihibahkan ke UNESA, Aktivis Magetan Ingatkan Pemkab Jangan Gegabah!!!

Musdes Dana Guyub Rukun Desa Wates Berpolemik, Camat Panekan Minta Semua Pihak Duduk Bersama

ESCO Asal Magetan Tembus Program Nasional Transisi Rendah Karbon, Bawa Inovasi Daerah ke Level Asia




