Tak Masuk Prioritas RKPD 2027, Pariwisata Magetan Terancam Stagnan

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Magetan – Nusativi.com — Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Magetan 2027 yang digelar di Pendopo Surya Graha, Kamis (26/03/2026), menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), justru tidak masuk dalam program prioritas pembangunan tahun 2027.

Kondisi tersebut memicu kritik dari aktivis Magetan, Widyastuti, yang menilai pemerintah daerah tidak memiliki arah jelas dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya di tengah tren penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Menurut Widya, menurunnya jumlah wisatawan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, bukan justru mengesampingkan sektor pariwisata dalam perencanaan pembangunan.

“Kalau melihat data jumlah pengunjung yang menurun, seharusnya ada langkah konkret dari pemerintah. Jika bicara infrastruktur ekonomi, penurunan wisatawan dan lama tinggal di Sarangan harus ada solusinya. Pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran dalam hal ini pemerintah harus menghadirkan solusi,” tegas Widya.

Ia juga menyoroti potensi wisata desa yang dinilai belum tersentuh secara maksimal dalam perencanaan pembangunan daerah. Padahal, pengembangan wisata desa diyakini mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat.

“Pariwisata desa sama sekali tidak disentuh. Padahal potensi wisata desa bisa mendongkrak UMKM dan ekonomi kreatif. Orang datang ke Magetan karena ada sesuatu yang dinikmati, yaitu destinasi wisata. Tapi justru sektor ini tidak masuk program prioritas,” tambahnya.

Sorotan serupa juga datang dari Sekjen PHRI Magetan, Bunda Nissan, yang mengeluhkan minimnya inovasi dalam pengembangan kawasan wisata unggulan Telaga Sarangan. Ia menilai stagnasi inovasi menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah kunjungan wisatawan.

“Permasalahan Sarangan bukan hanya infrastruktur, tetapi tidak ada program pengembangan yang jelas. Apalagi sekarang Sarangan tidak masuk dalam RKPD 2027. Ini tentu menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha pariwisata,” ungkapnya.

Menurutnya, kawasan Sarangan membutuhkan inovasi baru untuk meningkatkan daya tarik wisata, seperti penerapan sistem tiket digital (e-ticketing) hingga penambahan wahana wisata modern.

“Kalau daerah lain bisa menghadirkan inovasi seperti air mancur atau atraksi baru, kenapa Sarangan tidak bisa. Sarangan harus ada perubahan, harus ada inovasi agar pengunjung tidak bosan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan klasik seperti praktik “getok harga” yang dinilai belum ditangani secara tegas oleh pemerintah daerah. Menurutnya, pembiaran terhadap persoalan tersebut berdampak pada citra wisata Sarangan.

“Seharusnya pemerintah hadir memberi tindakan tegas. Misalnya, jika ada pelaku yang terbukti melakukan getok harga, bisa diberikan sanksi seperti dilarang berjualan selama 3 bulan agar ada efek jera. Selama ini yang terjadi hanya pembiaran dan selalu berulang,” keluhnya.

Lebih jauh, Bunda Nissan juga mengungkapkan bahwa sektor perhotelan di Sarangan mengalami penurunan signifikan selama momentum Lebaran tahun ini. Okupansi hotel yang biasanya meningkat sejak H-1 hingga H+2, justru mengalami penurunan.

“Biasanya H-1 sampai H+2 sudah ramai, tapi tahun ini justru sepi. Hotel baru penuh di H+3 dan H+4, setelah itu kembali kosong. Sementara biaya operasional tetap berjalan dan tidak tertutupi. Pemerintah selama ini tidak pernah hadir memberi solusi,” ujarnya.

Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan juga menunjukkan tren penurunan jumlah wisatawan pada Lebaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Hari H Idul Fitri 2026, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 3.038 orang, menurun dari 3.268 orang pada 2025. Sementara pada H+1, jumlah wisatawan tercatat 9.512 orang, lebih rendah dibandingkan 11.004 orang pada periode yang sama tahun lalu.

Dengan kondisi tersebut, sejumlah pihak menilai tidak masuknya sektor pariwisata dalam prioritas RKPD 2027 menjadi sinyal kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan sektor pariwisata Magetan akan semakin stagnan dan berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut. (Vha)