Isu Kebijakan Open Bidding Pemkab Bondowoso Sempat Memanas, Anggota DPRD Didik Yuliyanto Minta Pj Bupati Ciptakan Kondusifitas Pasca Pilkada

Bondowoso — Nusativi.com — Pasca Pilkada Bondowoso yang sempat memanas kembali Kota Tape Bondowoso diguncang oleh isu isu miring terkait kebijakan Pj Bupati Bondowoso yang menimbulkan prokontra.

Seperti halnya dengan Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, M. Hadi Wawan Guntoro yang kembali melantik Haeriah sebagai Pj Sekda.

Untuk diketahui Haeriah menjabat Pj Sekda ini untuk periode keempat kalinya selama tiga bulan ke depan. Periode tiga kali sebelumnya 3 kali 3 bulan menjabat Pj Sekda dimulai Haeriah pada 3 November 2023 saat dilantik Pj Bupati Bondowoso yang mengundurkan diri, Bambang Soekwanto.

Tak cuma berhenti disana, polemik kebijakan yang dilakukan oleh Pj Bupati Bondowoso kembali timbul dengan adanya rumor bahwasanya Akan dilakukan open bidding untuk pejabat eselon II.

Menyikapi hal tersebut, Didik Yuliyanto selaku Anggota Komisi I Dprd Bondowoso dari fraksi PKB angkat bicara. “Pj Bupati seharusnya memikirkan bagaimana terciptanya kondusifitas Bondowoso pasca Pilkada. Bukan malah membuat kebijakan yang bisa menimbulkan suatu kontroversi,” ujarnya.

Lebih lanjut Didik menyampaikan, “Kalau Pj Bupati Bondowoso beralasan hal tersebut untuk mengisi jabatan eselon II yang kosong dan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat maka akan tambah menimbulkan kerancuan,”

“Kenapa tidak dilakukan sebelum Pilkada 2024, Kalau mau dilakukan open bidding,”

“Dengan adanya rumor kalau mau dilakukan open bidding pasca Pilkada maka hanya akan mematik situasi panas. Dan terkesan bahwa Pj Bupati hanya mau melakukan suatu trik untuk menempatkan kroni kroninya,” ujarnya sembari tersenyum misterius.

Mengahiri pernyataannya, Didik memberikan pesan, “Bondowoso Sejuk PakDhe, Jangan kamu panasi dengan nafsu kekuasaan,” pesannya. (Red)

Related Posts