Tata Kelola Tambang Dinilai Buruk, Bupati Magetan Desak DLHP Proaktif Lakukan Monev

Magetan – Nusativi.com – Tragedi longsor di lokasi pertambangan Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, pada Sabtu (27/9) yang menelan satu korban jiwa memantik sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan di daerah tersebut. Peristiwa nahas ini menjadi peringatan keras bahwa keselamatan pekerja dan warga sekitar masih rentan di tengah maraknya operasi tambang.

Bupati Magetan Hj. Nanik Sumantri yang turun langsung ke lokasi menyampaikan akan melakukan audit tata kelola pertambangan serta langkah mitigasi potensi bencana. Pemkab juga berkoordinasi untuk penghentian sementara operasional tambang di sekitar titik longsor. Selain itu, Pemkab meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan audit menyeluruh terhadap pengelola tambang, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLHP) Magetan diminta memperketat monitoring serta evaluasi agar tata kelola pertambangan dapat melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Pemerintah Kabupaten harus hadir melalui kebijakan-kebijakan yang melindungi keselamatan bersama, khususnya terkait permasalahan tambang yang ada di Magetan,” tegas Nanik Sumantri. Ia berharap langkah tersebut dapat meminimalkan risiko bencana, baik yang bersifat alam maupun sosial.

Data Pemkab mencatat terdapat 14 lokasi pertambangan di Magetan. Dari jumlah itu, 10 pengelola telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) dan empat lainnya masih dalam proses perizinan. Namun, keterbatasan kewenangan daerah dalam mengawasi pertambangan, sesuai UU No. 3 Tahun 2020 dan peraturan turunannya, membuat Pemkab tidak leluasa dalam melakukan pengawasan penuh.

Meski demikian, publik menilai keterbatasan aturan bukan alasan untuk abai. Pemerintah daerah tetap dituntut mengambil langkah pengawasan yang tegas, agar aktivitas tambang tidak terus mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tragedi di Trosono diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Magetan dan seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi serius tata kelola pertambangan di wilayah ini. (DK)

Related Posts